Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok merupakan aktifitas rutin dan dapat bertambah sesuai dengan kondisi pekerjaan. Kelancaran tugas pokok dapat dicapai dengan baik dan tepat waktu dengan dibarengi fungsi kerja (Job Function) dan deskripsi kerja (Job Description) yang jelas. Terlaksananya tugas pokok dan fungsi hanya dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dan efisien.

Berdasarkan ketentuan BAB IX adalah Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan aset daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dalam upaya melaksanakan Tugas Pokok tersebut Badan PKAD menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah. Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; b. Pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset dan akuntansi; c. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative Badan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

1. KEPALA BADAN

a. Tugas Pokok Kepala Badan

melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Aset dan Akuntansi.

b. Fungsi

1. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

4. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

5. pelaksanaan program, pembinaan umum dan perumusan kebijakan teknis dalam peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

6. pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah;

7. pengkoordinasian penyusunan APBD dan perubahan APBD;

8. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;

9. penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;

10. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan dibidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas badan;

11. penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;

12. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;dan

13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

 

2. SEKRETARIAT

a. Tugas Pokok

Sekretaris melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

b. Fungsi

1. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja(Renja);

2. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

3. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

4. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPAPPKD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPPA-PPKD);

5. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);

6. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

7. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;

8. pelaksanaan urusan rumah tangga; 9. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;

10. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

11. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

12. pengelolaan anggaran;

13. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;

14. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

15. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal(SPM);

16. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

17. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

18. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

19. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

20. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

21. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

22. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;

23. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

3. SUB BAGIAN PROGRAM

a. Tugas Pokok Sub Bagian Program melaksanakan tugas pokok penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

b. Rincian Tugas

1. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja(Renja) Badan;

2. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

3. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

4. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPPA-PPKD);

5. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);

6. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;

7. penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);

8. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

9. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

10. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

11. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

12. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;

13. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

4. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a. Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Program melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

b. Rincian Tugas

1. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

2. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

3. pelaksanaan administrasi kepegawaian;

4. pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;

5. pelaksanaan urusan rumah tangga;

6. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

7. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

8. pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah;

9. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

10. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

11. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan 12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan pokoknya.

5. SUB BAGIAN KEUANGAN

a. TUGAS POKOK Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.

b. Rincian Tugas

1. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

2. pelaksanaan penatausahaan keuangan;

3. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

4. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;

5. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;

6. penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;

7. penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;

8. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

9. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok danfungsi; dan

10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuaitugas pokoknya.

6. BIDANG ANGGARAN

a. Tugas Pokok Bidang Anggaran melaksanakan tugas pokok pelaksanaan perencanaan, penyusunan dan pengadministrasian Anggaran Daerah.

b. Fungsi

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Anggaran;

2. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis perencanaan, penyusunan dan pengadministrasian anggaran daerah;

3. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan, penyusunan dan pengadministrasian anggaran daerah;

4. pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);

5. pelaksanaan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD);

6. pelaksanaan pemrosesan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);

7. pelaksanaan fasilitasi tugas Tim Anggaran;

8. pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

9. pelaksanaan penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

10. pendokumentasian dan distribusi APBD dan Perubahan APBD;

11. penyiapan penetapan penerima hibah daerah dalam bentuk uang;

12. pelaksanaan pengendalian pagu anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD;

13. pelaksanaan koordinasi penetapan target dan realisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

14. penyusunan dan sosialisasi pedoman pengelolaan kegiatan APBD;

15. pembinaan pengelolaan keuangan desa;

16. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

17. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

18. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

19. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

20. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

21. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

 

7. SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN

a. Tugas Pokok Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran melaksanakan tugas pokok perencanaan dan penyusunan Anggaran Daerah.

b. Rincian Tugas

1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penyusunan anggaran daerah;

2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran daerah;

3. pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);

4. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi tugas Tim Anggaran;

5. pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

6. pelaksanaan penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

7. penyiapan penetapan penerima hibah daerah dalam bentuk uang;

8. penyusunan dan sosialisasi pedoman pengelolaan kegiatan APBD;

9. pengevaluasian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) serta Rancangan Perubahan Rancangan Angagaran Pendapatan dan Belanja Desa (RPAPB-Des);

10. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

11. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

12. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

13. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

14. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

 

8. SUB BIDANG ADMINISTRASI ANGGARAN

a. Tugas Pokok Sub Bidang Administrasi Anggaran melaksanakan tugas pokok pelaksanaan administrasi Anggaran Daerah.

b. Rincian Tugas

1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasi Anggaran Daerah;

2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang administrasi Anggaran Daerah;

3. pendokumentasian dan pendistribusian APBD dan Perubahan APBD;

4. pelaksanaan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD);

5. pelaksanaan pemrosesan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);

6. pendokumentasian dan pendistribusian Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam bentuk uang;

7. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

8. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

9. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

10. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

11. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

 

9. BIDANG PERBENDAHARAAN

a. Tugas Pokok Bidang Perbendaharaan melaksanakan tugas pokok pelaksanaan penyelenggaraan perbendaharaan dan pengelolaan kas

b. Fungsi

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan;

2. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis perbendaharaan dan pengelolaan kas;

3. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perbendaharaan dan pengelolaan kas; 4. pemrosesan penetapan rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan; pemrosesan penetapan rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;

5. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah;

6. pengendalian pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban APBD;

7. pengendalian realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD);

8. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPAPPKD)dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PPKD(DPPA-PPKD);

9. pelaksanaan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank pemerintah yang telah ditunjuk;

10. pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

11. pelaksanaan penyimpanan uang daerah;

12. pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan /penatausahaan investasi;

13. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

14. penyiapan bahan pelaksanaan pinjaman daerah;

15. penyiapan bahan pengelolaan utang dan piutang daerah;

16. pelaksanaan pengkoordinasian piutang daerah;

17. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah;

18. pelaksanaan sebagian fungsi Kuasa BUD, meliputi :

19. penyiapan anggaran kas;

20. penyiapan SPD;

21. penerbitan SP2D;

22. penerimaan dan pembukuan Dana Bagi Hasil Pajak;

23. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

24. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

25. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

26. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

27. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

28. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

10. SUB BIDANG PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN

a. Tugas Pokok

Sub Bidang Pelayanan dan Pembiayaan melaksanakan tugas pokok pelayanan dan pembiayaan Anggaran Daerah.

b. Rincian Tugas

1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan dan pembiayaan;

2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelayanan dan pembiayaan;

3. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah;

4. pelaksanaan verifikasi dan pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja SKPD dan meneliti dokumen SPM;

5. pelaksanaan penghitungan gaji PNS sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan menyusun laporan pelaksanaan;

6. pelaksanaan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

7. pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan /penatausahaan investasi;

8. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

9. pengendalian pelaksanaan APBD;

10. penyiapan bahan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;

11. penyiapan bahan pengelolaan utang dan piutang daerah;

12. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

13. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPAPPKD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPPA-PPKD);

14. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

15. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

16. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

17. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

 

11. SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH

a. Tugas Pokok Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah melaksanakan tugas pokok pengelolaan Kas Daerah.

b. Rincian Tugas

1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan kas daerah;

2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan kas daerah;

3. pelaksanaan proses penerbitan SP2D dan pemeriksaan kebenaran daftar penguji SP2D;

4. pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dalam rangka pengendalian kas;

5. pelaksanaan verifikasi dan penerbitan Surat Ketetapan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);

6. pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pihak ketiga;

7. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank Pemerintah yang telah ditunjuk;

8. pelaksanaan rekonsiliasi arus kas dan koordinasi dengan Bank Pemerintah yang ditunjuk;

9. penyusunan dan penyediaan laporan arus kas dan operasional secara periodik;

10. pelaksanaan penyimpanan uang Daerah atas nama rekening Kas Umum Daerah;

11. pemeriksaan, analisis dan pengevaluasian penerimaan dan pengeluaran kas; pemeriksaan, analisis dan pengevaluasian penerimaan dan pengeluaran kas;

12. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;

13. penyajian data dan informasi perbendaharaan dan pengelolaan kas;

14. pelaksanaan penerbitan SP2D;

15. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

16. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPAPPKD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPPA-PPKD);

17. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

18. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

19. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

20. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

21. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

 

12. BIDANG AKUNTANSI

a. Tugas Pokok Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok pelaksanaan akuntansi

b. Fungsi

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Akuntansi;

2. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis;

3. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang akuntansi;

4. penyusunan petunjuk teknis kebijakan akuntansi daerah;

5. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

6. penyajian informasi keuangan daerah;

7. penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

8. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;

9. pengendalian, pemeliharaan dan pemutakhiran data sistem informasi keuangan daerah;

10. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

11. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

12. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

13. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

 

13. SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KEUANGAN

a. Tugas Pokok Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan melaksanakan tugas pokok melakukan evaluasi dan pelaporan keuangan Daerah.

b. Rincian Tugas

1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Evaluasi dan Laporan Keuangan Daerah;

2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Evaluasi dan Laporan Keuangan Daerah;

3. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

4. penyiapan bahan pelaksanaan sistem pelaporan keuangan daerah penyusunan Laporan Keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

5. pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan dan belanja daerah;

6. pengkoordinasian penyusunan Laporan Realisasi APBD secara periodik;

7. penyiapan bahan penyusunan ikhtisar Laporan Keuangan BUMD;

8. penyajian informasi keuangan daerah;

9. pelaksanaan koordinasi realisasi pemungutan retribusi daerah;

10. pelaksanaan analisis terhadap realisasi target pemungutan retribusi daerah;

11. pelaksanaan pencatatan penerimaan pendapatan lain-lain yang sah;

12. pengendalian terhadap pembukuan dan pencatatan ketetapan Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan dan Bagi Hasil Pajak Provinsi;

13. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah;

14. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan dan Pajak Provinsi;

15. pembuatan laporan secara berkala (Bulanan dan Tahunan) Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan dan Pajak Propinsi;

16. pelaksanaan pengkoordinasian dan pelaporan piutang daerah;

17. penyiapan bahan pemutakhiran data Sistem Informasi keuangan;

18. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

19. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

20. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;

21. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

22. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

23. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

 

14. SUB BIDANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN NERACA DAERAH

a. Tugas Pokok Sub Bidang Kebijakan Akuntansi dan Neraca Daerah melaksanakan tugas pokok kebijakan akuntansi dan Neraca Daerah.

b. Rincian Tugas

1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi dan neraca daerah;

2. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kebijakan akuntansi dan neraca daerah;

3. penyusunan petunjuk teknis kebijakan akuntansi pemerintah daerah;

4. penyiapan bahan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah;

5. pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dalam pelaksanaan APBD;

6. penyusunan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);

7. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

8. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

9. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;

10. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

11. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

 

15. BIDANG ASET

a. Tugas Pokok Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok penatausahaan dan pelaporan aset daerah serta pemanfaatan dan pemberdayaan aset.

b. Fungsi

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah serta pemanfaatan dan pemberdayaan aset;

2. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pendataan dan evaluasi aset daerah serta penyimpanan benda berharga dan aset daerah;

3. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pendataan dan evaluasi aset daerah serta penyimpanan benda berharga dan aset daerah;

4. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria analisa pengadaan dan pemanfataan asset Daerah;

5. pengendalian dan pemeliharaan Sistem Informasi aset daerah;

6. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah;

7. pelaksanaan sebagian fungsi Kuasa BUD dalam hal penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

8. penyimpanan benda-benda berharga, kecuali benda-benda berharga pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut Perangkat Daerah lain;

9. penyimpanan Aset Daerah yang tidak digunakan oleh perangkat daerah;

10. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan RKBMD, DKBMD, RKPBMD dan DKPBMD;

11. penyusunan Standar Biaya Umum (SBU);

12. melakukan analisis pengadaan dan kebutuhan aset daerah dan/atau barang inventaris daerah;

13. melakukan inventarisasi aset daerah yang merupakan kompilasi realisasi pengadaan dalam 1 (satu) tahun anggaran;

14. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pemrosesan pemanfataan dan penggunausahaan asset daerah

15. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi analisa pengadaan dan pemanfaatan asset Daerah;

16. melakukan kegiatan penyelenggaraan analisa pengadaan dan pemanfaatan asset;

17. penyiapan bahan usulan data pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;

18. pemutakhiran data Sistem Informasi Barang Milik Daerah;

19. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

20. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

21. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

22. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

23. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

24. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

 

16. SUB BIDANG INVENTARISASI DAN AKUISISI

a. Tugas Pokok Sub Bidang inventarisasi dan akuisisi melaksanakan tugas pokok melakukan inventarisasi dan akuisisi aset daerah.

b. Rincian Tugas

1. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional inventarisasi dan akuisisi asset daerah;

2. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan kegiatan inventarisasi dan akuisisi asset daerah;

3. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan inventarisasi dan akuisisi asset daerah;

4. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria inventarisasi dan akuisisi asset daerah; menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria inventarisasi dan akuisisi asset daerah;

5. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pemrosesan akuisisi asset daerah;

6. menyiapkan data sebagai bahan pelaksanaan sensus barang daerah secara berkala;

7. menghimpun dan mengolah data laporan mutasi asset daerah;

8. menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan perubahan status hukum asset daerah (penghapusan, penjualan, hibahdan lain-lain);

9. menghimpun dan menganalisa hasil pengadaan asset daerah;

10. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan inventarisasi dan akuisisi asset daerah;

11. melakukan pendataan hasil kerja penyelenggaraan inventarisasi dan akuisisi asset daerah;

12. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

13. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

14. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

15. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

16. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

 

17. SUB BIDANG ANALISA DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

a. Tugas Pokok Sub Bidang inventarisasi dan akuisisi melaksanakan tugas pokok melakukan inventarisasi dan akuisisi aset daerah.

b. Rincian Tugas

1. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang analisa pengadaan dan pemanfataan asset Daerah;

2. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan analisa pengadaan dan pemanfataan asset Daerah;

3. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan analisa pengadaan dan pemanfataan asset Daerah;

4. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedurdan criteria analisa pengadaan dan pemanfataan asset Daerah;

5. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan RKBMD, DKBMD, RKPBMD dan DKPBMD;

6. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Standarisasi Biaya;

7. melakukan analisis pengadaan dan kebutuhan aset daerah dan/atau barang inventaris daerah;

8. melakukan inventarisasi aset daerah yang merupakan kompilasi realisasi pengadaan dalam 1 (satu) tahun anggaran;

9. mengumpulkandanmenganalisa data sebagai bahan pemrosesan pemanfataan dan penggunausahaan asset daerah;

10. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi analisa pengadaan dan pemanfaatan asset Daerah;

11. melakukan kegiatan penyelenggaraan analisa pengadaan dan pemanfaatan asset;

12. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

13. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

14. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

15. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

16. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan